Hotnetnews.co.id || Depok, Usai Giat Reses III Tahun Sidang 2023/2024 di Rt.01/02, di wilayah Kelurahan Abadijaya, Turiman.SE, dari partai Gerindra mengatakan akan terus mengawal dan mengusut Dugaan penyelewengan anggaran Menu Stunting ini sampai tuntas di Dinas Kesehatan Kota Depok. Rabu (15/11/23)
“Kita banyak menerima laporan dan masukan tentang menu stunting yang kurang memenuhi standar kelayakan. Kita juga mendapatkan laporan dari pihak Vendor tentang pengadaan menu stunting Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok. Saya rasa ini tidak hanya satu vendor saja, tapi ada yang lainnya,”ucap Turiman saat di temui oleh beberapa awak media di lokasi usai Reses.
Masih Turiman, Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk balita di Kota Depok, “sampai saat ini menu Stanting masih menjadi perbincangan di masyarakat dan ini tidak boleh kita abaikan, masukkan yang di sampaikan harus kita tanggapi dan kita kawal, kita dari Partai Gerindra akan mengawal sampai tuntas dan jangan coba-coba ada yang bermain,” ucap Turiman penuh geram.
Sebelumnya, Yetti Wulandari.SH Wakil Ketua DPRD Kota Depok juga meminta pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk segera membentuk Tim Khusus (Timsus) dan melakukan pemeriksaan kepada para pihak terkait yang diduga kuat telah melakukan dugaan praktik penyelewengan penggunaan anggaran pada program penurunan prevalensi stunting di Kota Depok tahun 2023.
“Baru saja saya mendapatkan laporan yang sangat mencengangkan dan dari pihak Vendor pengadaan Menu Stuntingnya. Mereka mengatakan, bahwa dari angka anggaran Rp.18.000 per paket, realisasinya hanya Rp.9.000 per paket dengan tuntutan menu seharga Rp.18.000. Ini harus segera di usut tuntas dan diberikan sanksi hukum yang sesuai,” tegas Politisi Partai Gerindra Kota Depok, Rabu, (15/11/23)
“Saya fikir setelah mendapatkan reaksi keras dari para wakil di DPRD Kota Depok, Dinkes segera mengevaluasi kesalahan fatal yang dilakukannya. Namun, yang terjadi malah sungguh di luar nalar, Dinkes Depok malah seolah menganggap permasalahan ini bukanlah sesuatu yang penting, dan secara jelas dengan sengaja mengabaikan ‘Marwah’ dari tugasnya sebagai penanggungjawab kesehatan masyarakat. Oleh karenanya saya meminta kepada pihak BPK untuk secepatnya mengusut kasus ini agar bisa memberikan efek jera kepada para oknum pelaku terkait kasus ini,” jelasnya.
Srikandi Gerindra Kota Depok ini juga menerangkan, bahwa pemberian paket menu stunting berlogo Walikota dan Wakil Walikota Depok tersebut, diperuntukkan kepada 11 Kecamatan dan terjadi kasus serupa dibeberapa Kecamatan wilayah Kota Depok, Jumat (10/11/23) lalu itu, adalah program penurunan prevalensi stunting yang diduga tidak memberikan manfaat optimal, dan dapat mendegradasi manfaat program strategi nasional.
“Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) lokal diberikan selama 28 Hari di mulai dari tanggal 10 November sampai 8 Desember 2023, pada setiap RW diwilayah Kota Depok yang berjumlah 925 RW. Bisa dibayangkan ketika setengah harga yang diberikan Dinkes Depok kepada para Vendor dengan tuntutan menu harga anggaran normal, brapa banyak kerugian negara yang dilakukan Dinkes, dan ini jelas telah mendegradasi manfaat program strategi nasional, dan harus segera diberikan sanksi hukum sesuai aturan yang ada”, terang Politisi jebolan Universitas Pancasila ini.
“Hal ini tidak bisa disepelekan karena akan berdampak pada pelayanan kesehatan gizi yang masyarakat dapatkan, dan karena anggaran percepatan penurunan stunting sangat besar, perlu dilakukan pengawasan yang ketat, sehingga manfaat program tersebut benar-benar sampai ke masyarakat,” ungkapnya.
Lebih jauh Yetti menambahkan, bahwa dugaan tindakan penyelewengan anggaran akan mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi daerah, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan serta meningkatnya ketimpangan pendapatan, dan hal ini juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu wilayah.
“Masifnya penyelewengan anggaran pelayanan publik selain dilatari oleh kelemahan sistem, juga karena adanya kerawanan moral penyelenggara negara sehingga mesti dicegah, dan Pemkot Depok harus segera menindak tegas para pelakunya serta jangan tebang pilih dalam menegakkan keadilan sosial bagi masyarakatnya,” tandasnya.
Di penghujung waktu Turiman kembali mengatakan, “Pokoknya secepatnya kita akan panggil mereka semuanya, untuk menyampaikan dan mempertanggung jawabkan permasalahan ini, dan kita akan kawal sampai tuntas,” tegas Turiman. (Jo)
